Dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan jembatan Sei Belawan tersebut sebesar Rp. 11 Miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari P-APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2022-2023.
Tetapi Penanggung Jawab Proyek Konstruksi atau Pimpro (Pemimpin Proyek) dari pihak swasta tidak membuat terlebih dahulu jalan alternatif atau jembatan darurat sehingga masyarakat yang bekerja, beraktifitas ataupun berusaha dari Tanjung Anom ke Medan dan dari Medan ke Tanjung Anom terkendala dan resah karena pimpronya malahan menutup jalan dan memutuskan jembatan tanpa memberikan solusi kepada masyarakat.
Keberatan tersebut karena pihak Pemkab Deli Serdang dan Pihak swasta yang semena-mena menangani menutup atau memutus akses jalan umum sama sekali.
Tentu yang dirugikan adalah masyarakat, yang keberatan bahkan berencana melakukan aksi demo dan menuntut Pemkab Deli Serdang karena telah merugikan ekonomi masyarakat akibat jalan ditutup dan tidak dibuat jalan alternatif.
Dalam hal ini juga Ketua KBPP POLRI Resor Medan Kecamatan Medan Tuntungan Jhon Roy Sembiring bersama Sekretaris Yarman Gulo, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu jika membangun jembatan dengan anggaran Rp. 11 Miliar lebih tersebut bisa membuat terlebih dahulu jalan alternatif agar masyarakat tidak dirugikan.
"Pembangunan itu harus berpihak kepada rakyat bukan pada kepentingan Pemkab Deli Serdang semata dan pihak swasta pelaksana pembangunan jembatan saja. Bayangkan selama setahun kedepan usaha kami di sini mati, karena masyarakat tidak ada lagi yang lewat, ribuan masyarakat yang melewati jembatan dan jalan Petunia yang menuju Tanjung Anom dan sebaliknya mereka harus terlambat pada tugas mereka. Anak- anak sekolah juga harus memutar sampai 15 km tiap hari yang tadinya hanya menempuh jarak 4 km tapi sekarang mereka jadi terganggu akibat macet dalam perjalanan," katanya.
Lebih lanjut, Jhon Roy Sembiring berharap agar pihak terkait dari DPRD Deli Serdang perlu turun ke lapangan dan media juga untuk melakukan sosial kontrol terhadap pembangunan jembatan ini. "Kalau tidak, maka masyarakat semakin resah dan menilai kepemimpinan Bupati Deli Serdang sekarang yang dipimpin oleh Bapak A. Tambunan, kurang pro rakyat," tutupnya. (Jona T)