Tolak Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut Pasifik -->
Cari Berita

Advertisement

Tolak Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut Pasifik

09 Juli 2021
350


StatusRAKYAT.com
, Indonesia Poros Maritim Dunia : “Lindungi Kekayaan Laut Indonesia dari Limbah Radioaktif dan Kerusakan Lingkungan” itulah tema webinar yang di selenggarakan oleh Forum Jong Indonesia sebagai forum pemuda yang mencintai pelestarian lingkungan hidup dimana salah satu hasil Kongres Pemuda Tahun 2016 oleh Forum Jong Indonesia di Gedung Nusantara V DPR RI / MPR RI yaitu “Kami Putra dan Putri Indonesia Berjanji dengan segenap jiwa dan raga membangun Indonesia dengan memuliakan lautnya dan berdiri teguh di daratnya dengan pembangunan yang berwawasan cinta lingkungan”. Webinar publik di adakan pada hari/tanggal Rabu, 7 Juli 2021 melalui platform zooom meetings dan juga Live melalui chanel Youtube Jong Indonesia Forum. Hadir sebagai keynote speaker Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Ir. Wahyu Sakti Trenggono, M.M. diwakili oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bapak Dr. Hendra Yusran Siri, M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc diwakili oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Dr. RasiInio Ridho Sani, M.Com, MPM dan narasumber Bapak Maman Abdurrahman, ST sebagai Wakil Ketua Komisi & DPR RI, Bapak Abdul Halim sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dan Bapak Heinrich Rudolf Warouw Perintis dan Ketua Pengurus Pusat LSM Perbatasan Nusantara, ormas kepemudaan dan ormas mahasiswa dari cipayung plus, para penggiat lingkungan dan kemanusiaan, serta umum.

Keynotes speaker :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Ir. Wahyu Sakti Trenggono, M.M. diwakili oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bapak DR. Hendra Yusran Siri, M.Sc.

KKP menyambut baik inisiasi Forum Jong Indonesia melaksanakan webinar ini yang bertujuan untuk melindungi kekayaan Laut Indonesia dari Limbah radioaktif dan kerusakan lingkungan. KKP berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan sesuai arahan bapak Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan musyawarah nasional pembangunan tahun 2021 yang dilaksanakan pada 4 Mei 2021, antara lain menyatakan Kekayaan keanekaragaman laut Indonesia harus dimanfaatkan secara bijak untuk mensejahterahkan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi, dimana salah satunya dengan pendekatan ekonomi. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan Laut yang sehat, laut yang bersih, laut yang tangguh, laut yang aman dan produktif sejalan dengan konsep ekonomi biru. Disisi lain masih ada tantangan pengelolaan ekosistem laut di Indonesia. Berbagai aktivitas darat telah menyebabkan pencemaran lingkungan laut, termasuk biota laut, limbah pertanian dan industri rumah tangga juga berperan dalam pencemaran laut, karena belum sempurnanya sistem pengelolaan sistem air limbah. Keberadaan sampah plastik di laut juga menjadi beban untuk dicarikan solusinya. 

Terkait dengan program pengelolaan sampah di laut, KKP berkomitmen mendukung kegiatan pencapaian mengurangi sampah laut sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 rencana aksi nasional pengurangan sampah laut. Isu mengenai limbah radioaktif ini juga menjadi fenomena yang harus diantisipasi. Limbah radioaktif mengandung sejumlah racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga harus dikelola dengan baik. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan limbah radioaktif yaitu Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 2013. Limbah radioaktif tidak boleh sedikitpun terlepas atau mencemari lingkungan  termasuk lingkungan laut, karena akan merusak biota dan lingkungannya,serta dalam jangka panjang akan mengakibatkan efek merugikan bagi kesehatan manusia. Sejarah telah mencatat dan membuktikan biaya pembersihan lingkungan akibat pencemaran radioaktif dapat mencapai 10-100 kali lipat dibandingkan biaya pengelolaan limbahnya. Mari jaga laut kita dari pencemaran lingkungan termasuk dari limbah yang berbahaya. KKP membutuhkan semua pemangku kepentingan untuk peningkatan ekonomi rakyat melalui menjaga kedaulatan.(red)

statusrakyat.com