 |
| Mutadi Kabiro StatusRakyat.com dan Ketua Organisasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Indramayu Menerima SP2HP yang Kedua Terkait Intimidasi Wartawan |
StatusRAKYAT.com,Indramayu – Mutadi, Kepala Biro (Kabiro) StatusRakyat.com, dan juga sebagai Ketua organisasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Indramayu, menyampaikan apresiasi kepada Polres Indramayu setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua terkait laporan dugaan intimidasi, kekerasan, dan penghalangan terhadap tugas jurnalistik yang dialaminya.
SP2HP kedua tersebut diterima, di Kantor Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Indramayu pada Jumat (13/11/2026). Penerimaan surat tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan Mutadi kepada Polres Indramayu.
Mutadi mengapresiasi langkah Polres Indramayu yang telah memberikan informasi perkembangan penanganan laporan. Namun, ia berharap proses hukum tidak berhenti pada penyampaian SP2HP semata, melainkan terus berlanjut hingga memberikan kepastian hukum.
"Saya mengapresiasi Polres Indramayu yang telah memberikan SP2HP kedua. Harapan saya, laporan ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila telah memenuhi persyaratan hukum, sehingga pihak yang diduga melakukan intimidasi dapat segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Mutadi.
Ia juga meminta agar dugaan tindakan menghambat dan menghalang-halangi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya saat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, turut didalami oleh penyidik.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1).
"Saya berharap pihak yang diduga menghambat dan menghalang-halangi wartawan saat melakukan konfirmasi juga diproses secara hukum. Sebab, wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi demi menghasilkan pemberitaan yang berimbang," tegasnya.
Mutadi menambahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Lebih lanjut, Mutadi berharap kejadian yang dialaminya tidak kembali menimpa wartawan lain ketika menjalankan tugas profesinya.
"Saya berharap ke depannya tidak ada lagi teman-teman seprofesi yang mengalami kejadian serupa. Ketika wartawan melakukan konfirmasi, seharusnya diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Bukan justru mendapatkan perlakuan intimidasi secara fisik maupun tindakan penghalang-halangan hingga tidak diberikan waktu untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.
Mutadi berharap Polres Indramayu dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tuntas, termasuk mendalami seluruh dugaan tindakan yang berkaitan dengan intimidasi serta penghalangan tugas jurnalistik.
Baginya, penegakan hukum terhadap dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya. (Janh)