StatusRAKYAT.com , Indramayu - Ratusan nelayan Karang Song yang tergabung dalam From Nelayan Bersatu ( FNB) Indramayu menyatakan sikap mengadakan aksi unjuk rasa digedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Indramayu, Kamis (9/6/2022).
Dalam orasinya ketua From Nelayan Bersatu Kajidin menyampaikan permasalahan permasalahan yang berdampak terhadap perekonomian nelayan seluruh Jawa Barat - DKI Jakarta-Jawa Tengah, dan Jawa Timur bahkan hampir diseluruh Indonesia.
Maka sebagai salah satu bentuk keprihatinan kami terhadap nelayan Indonesia, khususnya diwilayah pantura,
Banyak kawan-kawan nelayan menjadi korban atas kebijakan pemerintah yang tidak transparan membuat aturan atau kebijakan tanpa melibatkan perwakilan nelayan.
Tidak hanya di Indramayu namun juga hampir semua seluruh wilayah pantura pulau jawa menaikan harga BBM jenis solar industri dengan tanpa sosialisasi dan seakan tanpa empati, memikirkan nasib kami, yang harus kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarga.
Melalui DPRD Indramayu hari ini menitipkan surat untuk bapak Presiden dan pejabat terkait.
Dan juga kami sampaikan sebagaimana permohonan kami terhadap pemerintah berdasarkan pernyataan sikap yang telah disepakati bersama oleh seluruh perwakilan nelayan pantura yang berada diwilayah Jawa dan termasuk dari wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 1 juni 2022 di kota Tegal beberapa hari lalu.
Menyatakan Sikap kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo , Kementrian terkait, DPRD-Ri dan betserta jajarannya.
1. Mohon revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomer 85 tahun 2021 tetkait
- indek tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paska produksi, untuk ukuran kapal GT< 60 adalah 2% , kapal ukuran 60<GT<1000 3%.
- Menolak masuknya kapal asing eks asing ke wilayah Pengelola Perikanan ( WPP ) Indonesia.
- Dan agar melakukan penurunan tarif tambah labuh.
2. Meminta alokasi ijin penangkapan 2 WPP yang berdampingan.
3. Mengusulkan adanya BBM industri khusus untuk kapal nelayan diatas 30 GT dengan harga maksimal. 9.000 perliter.
4. Meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal dibawah 5 GT.
5. Merevisi sanksi denda
administrasi terkait pelanggaran WPP dan wesel monitoring sistem (VMS ) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
6. Agar pemerintah mengedepankan tindakan pembinaan dalam melaksanakan penegakan hukum kapal perikanan.
7. Meminta pemerintah agar mengangkomodir kapal-kapal eks cantrang untuk dialokaaikan ijinnya menjadi jaring tarik berkantong dan mempermudah dalam proses perijinan.
Sebelum tuntutan kami terealisasi , akan terus bersuara dan menyampaikan aspirasi sampai bapak Presiden dan pihak Kementerian serta pihak terkait lainnya mau memberikan ruang berdialog dengan segala persoalan nelayan yang ada di Indonesia.
Menurut ketua Forum Nelayan Bersatu (FNB) Kajidin kepada Statusrakyat.com mengatakan nelayan Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI.Jakarta yang terkabung dalam Fron Nelayan Bersatu menyampaikan aspirasi ke DPRD Indramayu dan akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi tapi hari ini saya merasa kecewa tidak.satupun anggota dewan yang masuk kerja, hari ini tidak ada dikantor.
Maka kepada kawan kawan media untuk memuat, memberitakan atau menulis berita aspirasi pernyataan sikap tuntutan FNB supaya bisa didengar ke Presiden Jokowi atau Kementerian terkait.
Dan apabila aspirasi lewat media tidak tersampaikan dan pemerintah pusat tidak mau dengar, mohon maaf sesuai dengan kesepakatan awal per 1 Juni 2022 kemarin kita akan ke istana bukan saja nelayan Indramayu tapi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kalimantan dan seluruh Indonesia.
Tuntutan nelayan FNB diantaranya kenaikan BBM industri nelayan, peraturan pemerintah WPP.
Dan yang jelas saya tidak mendemo dewan, saya menyampaikan apirasi pernyataan sikap nelayan tujuan semula.
Publik tahu bahwa hari ini anggota DPRD kabupaten Indramayu tidak bekerja secara maksimal terbukti hari ini tidak ada orang satupun anggota dewan.
Dan sehngga tujuan kita adalah menyampaikan aspirasi ke pusat dan membuat catatan kita bahwa anggota DPRD kabupaten Indramayu semula akan menitipkan surat ke presiden ternyata tidak.ada seorangpun anggota dewan di kantor, pungkasnya. (Mutadi)