Pemkab Karo Bersama Cendekiawan Bahas Mitigasi Bencana dan Strategi Pembangunan Daerah -->
Cari Berita

Advertisement

Pemkab Karo Bersama Cendekiawan Bahas Mitigasi Bencana dan Strategi Pembangunan Daerah

16 Februari 2026



StatusRAKYAT.com, Tanah Karo - Kabanjahe, 16 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar diskusi bersama Cendekiawan Karo Indonesia dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) guna membahas mitigasi bencana longsor, banjir, gempa bumi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., dan dihadiri Wakil Bupati, Komando Tarigan, S.P, Sekretaris Daerah, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM., serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. 

Dalam pemaparan disampaikan bahwa curah hujan di wilayah Kabupaten Karo tergolong sangat tinggi, mencapai 3.000–3.500 mm per tahun, sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor akibat perubahan iklim, tata guna lahan, dan kondisi topografi.

Sejumlah rekomendasi yang mengemuka antara lain reboisasi dan penghijauan, penataan kawasan permukiman dan pertanian, penguatan irigasi serta teknologi pertanian, pembangunan shelter bencana multifungsi, hingga penyediaan sistem peringatan dini di wilayah rawan. 

Selain itu, kesiapsiagaan terhadap potensi gempa bumi perlu diperkuat melalui penerapan standar bangunan tahan gempa, pemanfaatan peta kawasan rawan, serta keterlibatan tenaga ahli dalam perizinan bangunan gedung.

Diskusi juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran guna mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Menutup kegiatan, Bupati Karo,Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes..menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran para cendekiawan serta mendorong perangkat daerah menjalin komunikasi dan kolaborasi aktif dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan diaspora Karo. Hal tersebut diharapkan mampu menghadirkan pembangunan daerah yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (AJT/Diskominfo)