Pengawasan Pemerintahan dan Usulan APBD 2027 Dibahas, Tumpukan Sampah hingga Buruh Migran Disorot -->
Cari Berita

Advertisement

Pengawasan Pemerintahan dan Usulan APBD 2027 Dibahas, Tumpukan Sampah hingga Buruh Migran Disorot

29 Maret 2026


StatusRAKYAT.com,Indramayu - Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pertemuan dengan pengurus PDI Perjuangan menjadi momentum untuk menyerap berbagai masukan terkait pembangunan daerah, khususnya menjelang penyusunan APBD 2027, di Kantor PDI Perjuangan Indramayu Jawa Barat, Minggu (29/3)2026). 

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menerima berbagai usulan program dari desa dan kabupaten. Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan usaha tani, penerangan jalan umum (PJU), hingga irigasi yang diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sebelumnya, para operator desa juga telah dikumpulkan dan diberikan pelatihan terkait tata cara penginputan program tersebut agar usulan pembangunan dari desa dapat terakomodasi dengan baik.


Selain itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pengurus partai dan relawan juga dinilai penting untuk melakukan pendampingan kepada desa-desa yang membutuhkan bantuan pembangunan infrastruktur, terutama pada sektor jalan dan fasilitas dasar lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disoroti sejumlah persoalan yang saat ini muncul di Kabupaten Indramayu, terutama masalah tumpukan sampah yang banyak terlihat pasca Lebaran di berbagai wilayah.

Permasalahan ini dinilai harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah karena sampah kini menjadi persoalan serius, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah kabupaten seperti Indramayu.

Pihak DPRD diharapkan dapat menyampaikan kepada pemerintah daerah agar penanganan sampah menjadi prioritas. Alasan keterbatasan armada angkutan sampah dinilai seharusnya tidak menjadi hambatan, mengingat kemampuan APBD Indramayu yang dinilai masih cukup untuk menambah armada maupun memperkuat sistem pengelolaan sampah.

Selain masalah sampah, persoalan buruh migran juga menjadi perhatian. Hingga saat ini dinilai belum ada dukungan maksimal dari pemerintah daerah terhadap program-program yang berkaitan dengan pekerja migran.

Padahal, remitansi atau kiriman uang dari buruh migran Indramayu melalui berbagai bank setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun yang mengalir ke keluarga mereka di daerah.

Dengan kontribusi ekonomi yang besar tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih serta menghadirkan program yang berpihak kepada buruh migran dan keluarganya di Indramayu. (Mutadi)