Sidang Pleno Sepakati Kenaikan UMK Indramayu 6,44 Persen, Apindo dan Serikat Pekerja Satu Suara -->
Cari Berita
TUTUP [X]
Contoh Iklan

Advertisement

Sidang Pleno Sepakati Kenaikan UMK Indramayu 6,44 Persen, Apindo dan Serikat Pekerja Satu Suara

19 November 2026


StatusRAKYAT.com,Indramayu – Sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,44 persen. Kesepakatan tersebut dicapai melalui pembahasan bersama antara unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11/2026).

Kesepakatan tersebut tidak hanya dicapai melalui pembahasan bersama, tetapi juga telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh unsur pemerintah, Apindo, serta serikat pekerja sebagai bentuk persetujuan atas hasil sidang pleno.

Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Endang Ismiati, S.STP., M.Si., mengatakan sidang pleno berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan dari ketiga unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.

"Alhamdulillah, sidang pleno berjalan lancar dan disepakati oleh tiga unsur, yakni serikat pekerja, Apindo, dan pemerintah. Untuk nilai koefisien alfa sebesar 0,7, sehingga kenaikan upah buruh mencapai 6,44 persen," ujar Endang.

Ia menjelaskan, Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu terdiri atas unsur pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja. Sementara unsur pelindung melibatkan Bupati, Kapolres, dan Danrem.

Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta iklim investasi yang sehat di Kabupaten Indramayu.

Endang juga mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam sidang, capaian upah saat ini masih berada di kisaran 85 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Meski demikian, kenaikan UMK tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,15 persen.

"Alhamdulillah, kenaikan upah tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu kenaikannya 4,15 persen, sedangkan tahun ini mencapai 6,44 persen," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Apindo, Duryat Asep, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pengusaha dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Ia mengatakan, Apindo mendukung hasil kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan dua kepentingan, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyepakati dan berjalan selaras. Tujuannya untuk menjaga iklim investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu, khususnya para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja," ungkapnya.

Menurut Duryat, komunikasi dan sinergi antara Apindo dengan serikat pekerja perlu terus dijaga agar tidak terjadi kesenjangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.

"Jangan sampai antara serikat pekerja dengan Apindo terdapat kesenjangan. Alhamdulillah, hari ini kita sepakat untuk berjalan sejalan dan selaras demi menciptakan kondisi yang kondusif," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan UMK sebesar 6,44 persen perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada perusahaan, terutama berkaitan dengan penyesuaian kewajiban ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja.


Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Indramayu, Lutfi Alharomain, menjelaskan bahwa kenaikan UMK juga berkaitan dengan penyesuaian perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Lutfi, penyesuaian tersebut perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta skala masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, Disnaker akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan, khususnya perusahaan menengah dan besar.

Ia menyebutkan, dalam pembahasan sidang pleno terdapat angka UMK sebesar Rp3.970.062 setelah kenaikan 6,44 persen. Namun, penyesuaian kewajiban perusahaan terkait jaminan sosial tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Lutfi menambahkan, peningkatan upah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap manfaat perlindungan sosial yang diterima pekerja, khususnya berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses penentuan kenaikan UMK tidak terlepas dari perbedaan pandangan antara unsur pengusaha dan serikat pekerja. Karena itu, pemerintah berupaya menjadi penengah untuk mencari titik keseimbangan antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan hidup pekerja.

"Setiap tahun Disnaker harus menggelar sidang pleno pengesahan UMK dengan tujuan agar upah minimum di Kabupaten Indramayu terus meningkat. Namun, kami juga harus menyeimbangkan kepentingan perusahaan yang diwakili Apindo dan pekerja yang diwakili serikat buruh," ungkap Lutfi.

Menurutnya, apabila kenaikan upah terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi. Sebaliknya, apabila kenaikan terlalu rendah, daya beli dan kesejahteraan pekerja juga dapat terdampak.

Melalui pembahasan dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam sidang, akhirnya diperoleh kesepakatan dengan nilai koefisien alfa 0,7 dan kenaikan UMK sebesar 6,44 persen.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah bersama dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, serta stabilitas iklim investasi di Kabupaten Indramayu. (Janh)