StatusRAKYAT.com, Toba - Pemerintah Kabupaten Toba dibawah kepemimpinan Bupati Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus kembali mendapat piagam penghargaan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini merupakan ke empat kalinya Pemkab Toba meraih penghargaan dari Kemenkeu Republik Indonesia mulai dari Tahun 2017-2020.
Piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperoleh Pemerintah Kabupaten Toba karena berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangannya Tahun 2019 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Piagam penghargaan tersebut diterima langsung Oleh Sekdakab Toba Audi Murphy Sitorus dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige, Selasa (3/11/2020).
Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang mengucapkan selamat kepada Pemkab Pemko yang berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangannya Tahun 2019 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Untuk mendapatkan WTP, kita di Sumatera Utara ini bukanlah suatu yang gampang, dari 34 Pemda/ Pemko termasuk Provinsi masih ada 13 lagi yang belum, saya mengucapkan selamat, pertahankan kalo bisa lebih baik lagi, " sebut Tiarta Sebatang.
Disebutkannya salah satu syarat untuk mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) adalah Laporan Keuangannya dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Opini BPK atas LKPD, Penetapan Perda APBD, e-budgeting Kemendagri dan e-procurement LKPP merupakan sumber data kriteria utama perhitungan DID", jelasnya.
Penyerahannya piagam penghargaan WTP juga di serahkan kepada Pemkab Humbahas yang diterima Plt. Bupati Humbahas, Saut Parlindungan Simamora dan Kepada Pemkab Samosir yang diterima .Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun.
Turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige Samsul Huda, Kepala Dinas BPKAD Ganyang Situmorang, Kepala Dinas Kominfo Lalo Simanjuntak dan pejabat lainnya dari Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan. (JMP)