StatusRAKYAT.com,Indramayu - Sebuah video berdurasi 57 detik yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan tindakan intimidasi terhadap wartawan oleh oknum pelaksana proyek rehabilitasi (hotmix) Jembatan Alun-alun Indramayu, Kamis malam (18/12/2025).
Proyek yang dibiayai dari pajak rakyat tersebut kembali menjadi sorotan publik akibat sikap arogan pihak kontraktor. Dua wartawan media online mengaku mendapat perlakuan intimidatif saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek yang diduga dikerjakan oleh CV Tiga Utama.
Dalam video yang beredar, terlihat wartawan dari Metroonline mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang oknum yang diduga pihak kontraktor. Oknum tersebut bahkan melontarkan ancaman dengan nada tinggi.
“Kenapa foto-foto, entar saya banting HP-nya,” ucap seseorang dalam rekaman video tersebut.
Selain ancaman verbal, wartawan juga mendapat tekanan psikologis berupa tatapan sinis dan nada bicara yang menggertak. Saat wartawan mencoba meminta klarifikasi terkait peran oknum tersebut di proyek, justru dibalas dengan pertanyaan bernada intimidatif.
“Kamu dari mana, dari media apa?” ujar oknum tersebut.
Perlakuan serupa juga dialami wartawan lain berinisial R (65) dari Media Rakyat Nusantara.
Ia mengaku mendapat respons tidak kooperatif ketika menanyakan transparansi proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu.
R menanyakan keberadaan papan informasi proyek serta spesifikasi teknis pekerjaan hotmix, seperti panjang, lebar, dan ketebalan aspal. Namun, pertanyaan itu tidak dijawab secara jelas.
“Papan informasi hilang, kalau nanya tebal silakan tanya ke pengawas saja,” ujar kontraktor yang diduga berinisial F, dengan nada menghindar.
Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penghambatan kerja jurnalistik dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan maupun sikap pihak kontraktor di lapangan.
"Kasus ini menuai keprihatinan dari berbagai kalangan dan diharapkan segera mendapat perhatian serius dari pihak berwenang demi menjaga transparansi proyek publik serta kebebasan pers," pungkasnya. (Red)