 |
| KOMPI Gelar Rapat Pasca Audensi dengan KKP, Minta Kejelasan Kerohiman |
StatusRAKYAT.com,Indramayu - Rapat lanjutan pasca audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berakhir tanpa hasil yang jelas. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menilai pembahasan masih jauh dari substansi dan justru diwarnai kecenderungan pemaksaan kehendak oleh pihak tertentu, di Pasekan Indramayu Jawa Barat, Selasa (14/4/2026).
Dalam rapat ini, KOMPI dihadiri, Pengurus Kompi, perwakilan waledan, perwakilan Babadan, perwakilan Singaraja, Perwakilan Cemara, perwakilan Lamaran Tarung, perwakilan Pagirikan, perwakilan Totoran.
KOMPI juga mengungkapkan bahwa dalam forum rapat, sejumlah pihak bahkan belum memahami secara utuh persoalan yang dibahas. Kondisi ini dinilai semakin memperlihatkan lemahnya kesiapan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir.
Tak hanya itu, KOMPI secara terbuka mengkritik sikap pihak yang dianggap memaksakan narasi bahwa program revitalisasi tambak merupakan satu-satunya solusi.
“Kalau dari awal sudah ada kecenderungan memaksakan kehendak, lalu di mana ruang dialognya? Ini yang kami pertanyakan,” ujar pengurus KOMPI.
Meski melontarkan kritik keras, KOMPI menegaskan tidak menutup pintu dialog. Namun, mereka mengingatkan bahwa dialog harus berjalan setara, bukan sekadar formalitas.
“Dialog itu harus setara, bukan sekadar mendengarkan lalu keputusan tetap dipaksakan,” tegasnya.
 |
| Hatta Kordum KOMPI |
Terkait polemik koin, Kordum KOMPI Hatta menyampaikan sikap tegas. Mereka mendesak adanya kejelasan dan penyelesaian tuntas, bukan setengah-setengah," jelasnya.
“Kalau mau dikembalikan, kembalikan secara terbuka di Pendopo. Selesaikan sampai nol, jangan menyisakan persoalan baru,” ujarnya.
KOMPI juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran yang hingga kini dinilai belum dibuka secara jelas ke publik.
“Jangan sampai publik dibiarkan bertanya-tanya. Ini uang dari mana, untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya harus jelas,” katanya.
Dalam forum tersebut, KOMPI juga kembali menegaskan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Namun demikian, mereka menegaskan tetap menawarkan solusi, bukan sekadar penolakan.
Opsi pertama adalah pemberian ganti rugi atau kerohiman yang layak dan dapat diterima masyarakat. Opsi kedua adalah skema kemitraan yang dinilai lebih adil, di mana masyarakat tetap menjadi penggarap lahan, sementara pemerintah berperan dalam pendampingan, standarisasi, serta penguatan sistem distribusi hasil, kemudian opsi ketiga tanah yang tidak produktif.
“Kalau memang tujuannya kesejahteraan, kenapa tidak cari skema yang sama-sama menguntungkan? Jangan justru meminggirkan petani,” ujarnya.
KOMPI juga membantah keras narasi bahwa lahan tambak yang menjadi objek revitalisasi adalah lahan tidak produktif. Mereka menilai klaim tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Di sana ada garam, ada sawah, ada tambak dengan berbagai komoditas udang, bandeng, nila, rumput laut. Itu semua nyata. Jadi kalau disebut tidak produktif, itu keliru besar,” tegasnya.
Bahkan, KOMPI menilai data yang digunakan dalam kajian pemerintah terkesan parsial dan tidak mencerminkan kondisi riil. Perbandingan produktivitas yang hanya mengacu pada satu komoditas dinilai berpotensi menyesatkan.
“Kalau hitungannya hanya satu komoditas, tentu hasilnya bias. Ini yang kami anggap tidak objektif,” ujarnya.
Di tengah kritik tersebut, KOMPI tetap menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya Komisi II yang dikomandani Wakil Ketua Kiki Zakiah, atas fasilitasi pertemuan dengan KKP.
Namun mereka menegaskan, fasilitasi saja tidak cukup tanpa keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Fasilitasi itu penting, tapi yang lebih penting adalah keberpihakan,” pungkasnya.
KOMPI kembali menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan untuk menekan pemerintah, melainkan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat pesisir. (Janh)