StatusRAKYAT.com, Tanah Karo - Minimnya Informasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dinas Sosial Kabupaten Karo yang saling tuding menuding terkait data pengurangan pengguna manfaat Kartu Sehat Indonesia (KIS) membingungkan masyarakat, Rabu (02/09) 2020.
Salah seorang warga asal Kecamatan Payung mengeluhkan peristiwa yang dialaminya, Dirinya yang tengah mengurus administrasi anak kandungnya saat ini dirawat di RS Efarina Etaham mengunakan KIS, dikatakan pihak rumah sakit tersebut KIS yang dipergunakan selama ini sudah tidak berlaku (dinonaktifkan).
Saya bingung dan langsung menuju BPJS, hal yang sama dikatakan pihak BPJS bahwa Kartu KIS kami sekeluarga sudah tidak berlaku dan tidak aktif lagi,
dan disarankan mendaftar ulang sebagai peserta BPJS sehingga 14 hari Kedepan akan aktif kembali," tutur bapak yang mengaku bernama Dodo (48) seorang petani kepada sejumlah wartawan.
Adapun dijelaskan bapak tersebut yang membuatnya bingung, dirinya mendapatkan KIS tersebut dari pihak Puskesmas Kecamatan Payung, dan sudah pernah digunakan saat Istrinya melakukan operasi di rumah sakit dan tidak dikenakan biaya karena menggunakan Kartu KIS tersebut.
Saat hal tersebut dikonfirmasi sejumlah wartawan kepada pihak BPJS melalui Kepala Cabang BPJS Kabanjahe, Sri Widyastuti , mengatakan bahwasanya pengurangan pengguna KIS diberlakukan pertanggal 1 Juli 2020 melalui Provinsi Sumatera Utara untuk Karo sekitar 13 ribu peserta pengguna KIS.
"Pengurangan pengguna faedah KIS itu dari Provinsi, untuk data-datanya silahkan Konfirmasi pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan," ujar Sri Widyastuti singkat melalui aplikasi WhatsApp resminya Rabu (02/09/2020) pukul 11.00 WIB.
Sementara itu Kadis Sosial Benyamin Sukatendel saat dikonfirmasi mengirimkan nomor stafnya Kasi Penanggulangan Kemiskinan Marcel Sudirman saat Kasi tersebut dikonfirmasi pada pukul 13.25 WIB melalui WhatsApp resminya, Data yang real terkait penerima Faedah pengguna dan penonaktifan KIS data realnya ada di Dinas Kesehatan.
"Data real ada di Dinas Kesehatan, Dinsos justru minta data pada pihak Dinkes, karena ini sebenarnya wewenang antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten karena yang menganggarkan KIS APBD adalah Dinas Kesehatan," ujar Kasi Penanggulangan Kemiskinan tersebut dengan singkat.
Adapun hal tersebut ditanggapi oleh Kadis Kesehatan dr.Irna Sembiring dengan mengatakan data tersebut ada di Puskesmas masing-masing, dan untuk publikasi merupakan tanggungjawab dari pihak BPJS, jawab Irna singkat melalui pesan WhatsApp. (D'vd)