Aksi Demontrasi Mahasiswa di Gedung DPRD Indramayu Menyampaikan Pernyataan Sikap Bersama 5 Tuntutan -->
Cari Berita

Advertisement

Aksi Demontrasi Mahasiswa di Gedung DPRD Indramayu Menyampaikan Pernyataan Sikap Bersama 5 Tuntutan

12 April 2022


StatusRAKYAT.com , Indramayu - Aksi demontrasi mahasiswa yang  tergabung dalam Badan Exekutive Mahasiswa (BEM) dan pernyataan sikap bersama Cipayung plus Indramayu menyatakan pernyataan  sikap 5 tuntutan di Gedung DPRD Kabupaten Indranayu, Senin (11/04/2022).

Aksi demontrasi Mahasiswa Mahasiswi yang tergabung dalam pernyataan sikap bersama Cipayung  plus diantaranya, ketua umum PC MUI Indramayu Fakhmi Nazarudin, ketua umum DPC GMII Indramayu Riyanto, ketua umum KAMMI Indramayu Erul Mustakhim, kordinatur umum BEM seluruh Indramayu 
Mohamad Iqbal Kahfiana, ketua PC IPNU Indramayu Rizqy Fajar Reza, Satpol PP, dan aparat TNI dan Polri.

Dalam orasinya menyatakan
bahwa pemerintah yang saat ini dinilai tidak memberikan kebijakan yang solutif 
terhadap masyarakat kecil ditengah pandemic covid 19 yang berkepanjangan dan rakyat yang sedang 
dalam kesulitan, perlu kita ingatkan kembali bahwa Indonesia kini berada pada 
ambang Krisis demokrasi dan Negara saat ini sedang tidak baik-baik saja, 

Mulai dari kelangkaan Minyak Goreng sampai kebijakan naiknya Harga Minyak Goreng 
yang melambung tinggi pasca pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Menteri Perdagangan, per tanggal 23 maret 2022.

Di Jawa Barat sendiri, harga minyak goreng meroket 46,1 persen untuk kemasan premium, dari Rp. 16. 300 per liter, menjadi 23. 800 per liter, sementara untuk kemasan sederhana mengalami kenaikan 18, 4 persen dari Rp.16.300 per liter menjadi Rp.19.300 per liter, demikian dengan minyak goreng curah yang naik 7,2 persen dari Rp. 16.500 per liter menjadi Rp. 17.700 per liter. 

Menyangkut persoalan naiknya minyak goreng yang sampai saat ini masih melonjak serta ketersediaan stok barang yang masih belum seimbang dengan kebutuhan pasar, Negara 
harus mampu untuk memantau tata niaga distribusi barang dan jasa diseluruh wilayah 
Indonesia.

Kita tidak lagi kemudian disuguhkan dengan kongkallikong para cukong yang berselingkuh dengan kepolisian dan perangkat kementrian perdagangan lainnya baik di wilayah maupun diderah. Yang padahal ketersediaan stok kelapa sawit pertahun 2022 
berada di angka 50,52 juta Ton. Angka ini hampir naik 40 % jika dibandingkan dengan 
produksi sawit ditahun 2016 yang mencapai 33, 50 Juta Ton. 

Selain itu Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi RON 92 atau Pertamax yang semula Rp. 9.000 per liter kini per 1 April 2022 menjadi Rp.12.500 per liter, yang mana BBM merupakan salah satu pendukung paling penting dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan 
harga BBM jenis Pertamax ini sungguh meresahkan masyarakat apalagi naiknya tidak sedikit, hal ini akan berdampak sangat besar ke semua sector seperti sector sandang dan pangan dan dapat juga menyebabkan inflasi yang cukup besar tentunya membuat 
kepanikan di masyarakat.

Alasan pemerintah yang kemudian mengalihkan pada persoalan naiknya harga minyak Dunia yang mencapai 134 USD/Barel juga tidak dapat diterima menimbang bahwa ketika pertahun 2020 harga minyak dunia di angka 34 USD/Barel tidak diiringi dengan turunnya harga BBM Bahkan, yang menjadi kekhawatiran 
adalah nilai subsidi atas pertalite akan dicabut.

Hal itu memungkinkan menimbang defisi APBN tahunan dan alokasi belanja Negara yang terfokus pada proyek IKN.

Mendorong pemerintah melalui Lembaga Legislatif baik ditingkatan Daerah, Provinsi sampai Pusat untuk bisa menekan pemerintah agar terciptanya kestabilan harga bahan pangan di setiap wilayah dan di daerah-daerah agar terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun kami mengetahui info yang terbaru dari Pers Release Presiden Republik 
Indonesia melalui akun IG pribadinya kurang lebih pukul 6 sore tanggal 10 April 2022 Bahwa di keterangannya telah sepakat Pemilu di tanggal 14 Februari 2022 dan Pilkada dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan tahapan pemilu dimulai nanti dipertengahan Juni 2022.

Dan tidak ada salahnya kami memberikan alasan mengapa ada tuntutan penolakan Wacana Pemilu salah satunya yakni diawali pernyataan Menteri 
Investasi /Kepala BPKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022, Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian, kedua 
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mengklaim punya data yang menyebut ada 110 Juta Warga yang ingin Pemilu ditunda untuk menjaga kondisi social politik dan Ekonomi.

Wacana penundaan Pemilu dan perpanjang periodisasi 
presiden yang sudah sangat jelas melanggar amanah konstitusi yang terkandung dalam amandemen 1 pasal 7 UUD 1945 yang isinya adalah “Presiden dan wakil Presiden 
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Hal demikian diperkuat oleh Undang￾undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 167 Ayat (1) yang berbunyi 
“Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali”. Artinya, sudah jelas bahwa konstitusi dan aturan hukum berlaku mengatakan Presiden tidak boleh terpilih kembali dan/atau 
lebih dari 10 Tahun. Jika wacana penundaan pemilu ini sampai dibahas dimeja DPR RI dan 
MPR RI untuk dirubah, maka kita pastikan bahwa Demokrasi Indonesia dibegal oleh Oligarki.

Menyambung hal diatas bahwa persoalan lahan dan tanah Khususnya di Kabupaten Indramayu yang menyangkut reforma Agraria harus terus digelorakan demi kesejahteraan Petani, Buruh, dan rakyat lainnya yang memiliki Hak atas Tanah, Air, dan Udara. 

Persoalan perampasan tanah yang masih terjadi saat ini juga tidak boleh kemudian luput dari sorotan Mahasiswa sebagaimana kaum intelek yang mampu menjembatani 
dengan kaum elite diatas serta melakukan jalur-jalur Ligitasi hukum.

Dengan berbagai masalah substansi yang muncul diatas, oleh sebab itu, kami yang tergabung 
dalam Aksi Demonstrasi Indramayu Bergerak CIPAYUNG PLUS Bersikap :
Tolak Kenaikan BBM, Tolak Kenaikan Pajak   PPN/PPH/PBB, Meminta dan Mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi dan menjamin stabilitas harga.

Akhirnya Meski dari mahasiswa sempat ada aksi berusaha merangsek masuk dengan berupaya menerobos gerbang Kantor DPRD Kabupaten Indramayu, namun tidak ada aksi saling dorong mendorong dengan petugas kepolisian yang sedang berjaga atau mengamankan.

Dan ketua DPRD Indramayu Saefudin menemui mahasiswa dan mengatakan pada dasar menyetujui apa yang diinginkan 5 tuntutan isu yang sudah beredar di masyarakat dan juga memberikan komitmennya dengan menanda tangani pernyataan sikap bersama Cipayung plus Indramayu, ucapnya.

Menurut ketua BEM Indramayu Mohamad Iqbal Kahfiana kita semua tidak sepenuhnya percaya begitu saja biarpun sudah ditanda tangani ketua DPRD Saefudin dan tetap akan kami kawal 5 tuntutan pernyataan sikap bersama Cipayung plus, pungkasnya.(Mutadi)

statusrakyat.com