StatusRAKYAT.com,Indramayu - Pendukung Partai Lucky-Syaefudin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indra mayu, siap hormati surat pengosongan kantor PPP, di Indramayu Jawa Barat, Minggu (27/7/2025).
DPC PPP menyatakan kesiapannya untuk mengosongkan kantor sekretariat yang selama ini berada di tempat mereka. Keputusan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dalam penataan aset milik daerah.
Sekretaris DPC PPP Indramayu Ahmad Fheryza dalam konfirmasi melalui sambungan telepon (WA) kepada awak media StatusRakyat.com menyampaikan, "bahwa ia telah menerima surat resmi dari Sekda Indramayu Aep Surahman bernomor : 00.2.5/1862/BKAD, tertanggal 2 Juli 2025, yang meminta agar gedung tersebut di kosongkan paling lambat 31 Juli 2025 dengan mencatat kartu inventaris barang (KIB - A Tanah) Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan kode Barang 1.3.1.01.001.004.001 dengan bersertifikat hak pakai nomer 3 dengan luas 995 M2,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saya benar kami mendukung langkah pemerintah Kabupaten Indramayu terkait penataan aset daerah. Gedung itu tercatat sebagai milik pemerintah, jadi kami tidak bisa mempertahankan yang bukan hak kami,” tambah Ahmad Fheryza.
Masih Ahmad Fheriza, kantor PPP merupakan kantor nilai sejarah dan nilai sejarah dalam perjalanan politik PPP di kantor tersebut,” ujar Ahmad Fheriza.
Ahmad Fheryza menegaskan, bahwa menetapkan posisi bijak dan mendukung langkah pemerintah. Namun saya berharap ada solusi terbaik yang dapat dicapai melalui proses mediasi bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim,” harapnya.
“Harapannya tentu ada tempat sekretariat baru bagi kami. Kami juga sudah melayangkan surat audiensi kepada Pak Bupati, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban,” jelas Ahmad Fheriza.
Fheryza juga menyampaikan, “bahwa sementara ini DPC PPP masih mencari tempat alternatif yang dapat digunakan untuk kegiatan sekretariat. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas atau setidaknya opsi relokasi,” tuturnya.
"Kami ingin solusi terbaik. Kami siap mengoceh, tapi tentu kami juga berharap diberi ruang untuk tetap menjalankan aktivitas partai secara layak," tambahnya.
“DPC PPP Indramayu menjadi salah satu pihak yang turut mendukung kebijakan strategi pemerintah daerah dalam penataan dan pengamanan aset. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga ketertiban administrasi dan legalitas kepemilikan aset milik pemerintah,” tutupnya. (Mutadi)