 |
| Ribuan Anggota KOMPI Gelar Aksi Demo Jilid II. Tolak Revitalisasi Tambk |
StatusRAKYAT.com,Indramayu - Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) kembali menegaskan penolakan terhadap proyek revitalisasi tambak Pantura di wilayah Indramayu dalam aksi demonstrasi yang digelar, Kamis (30/4/2026).
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan masih sama seperti sebelumnya, yakni meminta pemerintah membatalkan proyek yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.
“Kami tetap pada tuntutan awal, yaitu membatalkan revitalisasi tambak Pantura di Indramayu. Karena ini jelas akan merugikan kami dan menghilangkan ruang hidup masyarakat pesisir, yang jumlahnya ratusan ribu orang,” tegas Hatta.
Dalam aksi tersebut, KOMPI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dalam waktu sepekan menerima dua penghargaan. Namun, apresiasi itu disertai kritik terhadap lingkungan di sekitar pimpinan daerah.
Sebagai bentuk simbolik, massa aksi menyerahkan seekor biawak kepada pihak pemerintah. Menurut Hatta, simbol tersebut dimaksudkan sebagai pengingat agar Bupati lebih waspada terhadap pihak-pihak di sekelilingnya.
“Biawak ini simbol agar Bupati berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya yang hanya mementingkan kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ia menegaskan, simbol tersebut merupakan kritik konstruktif dan bukan bentuk penghinaan.
KOMPI juga menyatakan tidak mempermasalahkan apakah dapat bertemu langsung dengan Bupati atau tidak, selama aspirasi masyarakat tersampaikan.
“Kami tidak harus bertemu langsung. Yang penting suara kami didengar,” katanya.
Sementara itu, Ketua KOMPI, Darsam, menyoroti langsung dampak kebijakan terhadap para petambak yang menginginkan kepastian dalam menjalankan usaha budidaya.
“Kami minta revitalisasi dicabut. Petambak ingin hidup tenang tanpa tekanan kebijakan,” ujar Darsam.
Ia juga mengkritisi dorongan budidaya ikan nila dalam program tersebut. Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini sudah banyak petambak yang membudidayakan ikan nila, sehingga tidak perlu ada target berlebihan.
“Di sini sudah banyak yang budidaya ikan nila. Jadi jangan sampai ada tuntutan yang memberatkan pembudidaya,” tegasnya.
Darsam turut mempertanyakan target produksi yang disebut mencapai 140 ton per hektare per tahun. Ia menilai angka tersebut tidak realistis.
“Kalau satu musim saja sekitar 70 ton, lalu ditargetkan sampai 140 ton per tahun, menurut kami itu terlalu berlebihan,” ungkapnya.
 |
| Kasat Pol PP Asep Affandi (Kobra), Menerima Simbol 5 Ekor Biawak |
Sementara Kasat Pol PP Asep Afandi mengatakan Rakyat yang hadir dari empat kecamatan yang hari ini sudah mendapatkan aspirasi dengan tertib, dengan aman, dan dengan kondusif bahkan dengan doa-doa dan sholawatan bersama. Yang kedua, aspirasi yang disampaikan akan saya terima dan disampaikan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan aspirasi para petambak dan segera mengambil langkah tegas.
“Kami memohon kepada Bupati, cabut saja kebijakan ini. Jangan sampai lahan yang menjadi sumber penghidupan petani tambak terus terganggu,” pungkasnya. (Mutadi)