 |
| Rapat Paripurna LKPJ Bupati Memanas, Sejumlah Fraksi Dorong Pembentukan Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu |
StatusRAKYAT.com,Indramayu - Dinamika politik mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu saat pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026). Sejumlah fraksi mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA), memicu sinyal kuat evaluasi terhadap pelayanan air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Usulan Pansus tersebut tidak berdiri di ruang kosong. Dalam beberapa waktu terakhir, isu pelayanan Perumdam TDA kembali mencuat, mulai dari distribusi air yang tidak merata hingga kualitas layanan yang dinilai belum optimal.
Jika Pansus benar-benar dibentuk, maka DPRD berpeluang membuka secara lebih menyeluruh persoalan yang selama ini hanya muncul di permukaan. Tidak hanya soal teknis pelayanan, tetapi juga menyangkut tata kelola, efisiensi, hingga akuntabilitas perusahaan daerah tersebut.
 |
| Bupati Indramayu Lucky Hakim |
Menanggapi hal itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim memilih bersikap terbuka. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan hak DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Silakan, bagi saya itu hak dewan. Mekanismenya dipersilakan,” ujar Lucky.
Ia bahkan menilai, langkah tersebut dapat menjadi ruang klarifikasi yang lebih objektif. Dengan Pansus, pembahasan diharapkan tidak lagi bertumpu pada asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
“Daripada bertanya pada ‘rumput yang bergoyang’, lebih baik langsung kepada entitas yang dituju,” katanya.
Meski demikian, Lucky menegaskan dirinya tidak dalam posisi mendorong maupun menghambat. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, dorongan pembentukan Pansus juga menjadi indikator meningkatnya tekanan politik terhadap sektor pelayanan publik. DPRD tampak ingin memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih konkret, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, pembentukan Pansus bisa menjadi momentum untuk mengurai persoalan mendasar yang selama ini belum terselesaikan.
Beberapa isu krusial yang berpotensi menjadi fokus Pansus antara lain,
ketimpangan distribusi air di sejumlah wilayah kualitas layanan dan kontinuitas suplai efektivitas penggunaan anggaran
tata kelola dan transparansi internal Perumdam. Jika tidak dikawal secara serius, Pansus berisiko hanya menjadi formalitas politik tanpa dampak nyata. Sebaliknya, jika dijalankan secara terbuka dan berbasis data, Pansus dapat menjadi titik balik perbaikan layanan air bersih di Indramayu.
Pada akhirnya, publik menunggu bukan sekadar pembentukan Pansus, melainkan hasil konkret yang mampu menjawab persoalan di lapangan. Sebab, bagi masyarakat, yang terpenting bukan dinamika politiknya, melainkan apakah air bersih dapat mengalir dengan layak setiap hari. (Mutadi)