 |
| PBM dan Dinsosnaker Indramayu Gelar Diskusi Panel Bahas Urgensi Data Komprehensip untuk Perlindungan PMI |
StatusRAKYAT.com,Indramayu - Persatuan Buruh Migran (PBM) bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menggelar diskusi panel bertema “Urgensi Data Komprehensif sebagai Strategi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prosedural dan Nonprosedural” dan 92 Pengaduan berhasil diatasi, di Kantor Dinsosnaker Indramayu, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri, Kepala Dinsosnaker Indramayu Endang Ismiati, Asep, Carkaya, Bobi, perwakilan pengusaha Purnomo, camat Trisi, para kuwu, pengurus PBM, Ketua Panitia Karno, akademisi, serta para pegiat dan pemerhati perlindungan PMI.
Tekankan Pentingnya Data Terintegrasi
Diskusi ini dilatarbelakangi masih tingginya angka PMI nonprosedural serta belum optimalnya sistem pendataan yang terintegrasi. Data yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan perlindungan, pengawasan, hingga pencegahan berbagai kasus yang kerap menimpa PMI asal Indramayu.
 |
| Endang Ismiati Kadis Dinsosnaker Indramayu |
Kepala Dinsosnaker Indramayu, Endang Ismiati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan data untuk perlindungan PMI asal Indramayu.
“Ini adalah upaya penguatan data untuk perlindungan PMI asal Indramayu. Bentuknya diskusi panel, kita menerima berbagai masukan, baik dari pengusaha, pegiat sosial, maupun pihak lainnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang periode terakhir terdapat 92 pengaduan kasus PMI yang telah ditangani.
“Sebagian besar sudah berhasil kita tangani dan yang dipulangkan sudah diterima keluarganya. Memang ada beberapa yang masih dalam proses, tetapi hampir semuanya sudah bisa ditangani,” jelasnya.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah negara, dengan mayoritas berasal dari keberangkatan nonprosedural. Singapura menjadi salah satu negara tujuan yang sempat muncul dalam pengaduan.
Inisiasi Pegiat Sosial
Endang juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi para pegiat sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Disnaker.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pegiat dan inisiator. Kami merasa mendapat support dari banyak kalangan,” katanya.
Ia berharap, melalui diskusi ini semakin banyak masyarakat yang peduli dan teredukasi untuk berangkat secara prosedural.
“Ikuti prosedur yang benar. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan lebih mudah mendeteksi keberadaan dan memproses pemulangannya,” pesannya kepada calon PMI.
Penanganan dari Hulu di Tingkat Desa
Dalam mekanismenya, Dinsosnaker akan menitikberatkan penanganan dari hulu, yakni di tingkat desa. Edukasi dan pendataan akan diperkuat sejak awal kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Saat ini, seluruh desa di Indramayu disebut telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan PMI. Namun, pemahaman dan implementasi regulasi tersebut masih perlu diperkuat, terutama bagi kuwu yang baru dilantik.
Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi pemaparan materi dan dialog terbuka. Para peserta menyoroti pentingnya validasi data hingga tingkat desa, integrasi antarinstansi, serta edukasi berkelanjutan guna menekan angka keberangkatan nonprosedural.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem perlindungan PMI di Kabupaten Indramayu yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Barat. (Mutadi)