StatusRAKYAT.com,Indramayu - Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) tetap menyatakan sikap menolak rencana revitalisasi tambak Pantura dalam audiensi bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, KOMPI menuntut keadilan dan kepastian hak bagi para penggarap tambak yang selama ini menggantungkan hidupnya di kawasan pesisir.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Selasa (3/3/2026), membahas rencana revitalisasi tambak Pantura serta dampaknya terhadap para penggarap.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Diskanla Indramayu Edi Umaedi, Juhadi, Darsam, Bidin, Kunaryo, Kasanto, Nurcahya, Fahmi Labib, beserta jajaran dinas terkait.
KOMPI menilai skema revitalisasi yang direncanakan belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak penggarap.
Mereka khawatir kebijakan tersebut justru menggeser peran masyarakat lokal dalam pengelolaan tambak, serta berpotensi mengurangi akses ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam forum tersebut, perwakilan KOMPI menyampaikan aspirasi secara langsung dan meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas. Mereka juga mendesak adanya kepastian hukum serta jaminan bahwa kebijakan revitalisasi tidak merugikan penggarap yang telah lama mengelola tambak di kawasan tersebut.
Ditemui media StatusRakyat.com Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu Edi Umaedi mengatakan," Alhamdulillah pertemuan dengan KOMPI berjalan lancar, beberapa hal yang disampaikan telah didiskusikan dan akan di sampaikan ke KKP sebagai bahan masukan dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut," ucapnya.
Lebih lanjut, tahapan revitalisasi tambak saat ini baru sampai pada tata batas kawasan, pada saatnya ada tahapan untuk penanganan dampak sosial ( kerohiman ), tahapan model pengelolaan juga tahapan tahapan lainnya yang mempertimbangkan ekologi dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ( blue ekonomi )," ujar Edi Umaedi.
KOMPI menegaskan akan terus mengawal kebijakan revitalisasi tambak Pantura hingga ada keputusan yang dinilai adil dan berpihak pada masyarakat pesisir Indramayu. (Mutadi)