StatusRAKYAT.com,Indramayu - Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) mengungkap sejumlah fakta terkait dampak proyek strategis nasional (PSN) budidaya nila yang dinilai merugikan ribuan petambak di wilayah pesisir Indramayu Jawa Barat, Jum'at (3/4/2026).
Dalam pernyataannya, KOMPI menyebut lebih dari 2.000 masyarakat terdampak langsung akibat alih fungsi lahan tambak yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini menyangkut hidup ribuan orang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan tersebut,” ujar perwakilan KOMPI.
KOMPI menilai, kebijakan yang berkaitan dengan proyek PSN tersebut tidak melalui proses dialog yang memadai dengan masyarakat terdampak. Mereka menyebut, keputusan penting seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas.
Selain itu, KOMPI juga menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan Lucky Hakim sebagai korban dalam aksi demonstrasi. Menurut mereka, narasi tersebut berpotensi mengaburkan persoalan utama.
“Fokusnya harus pada dampak terhadap rakyat, bukan membangun opini yang justru mengalihkan isu,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat pesisir, lanjut KOMPI, merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Massa disebut datang dengan tujuan untuk berdialog langsung dengan Bupati Indramayu, namun pertemuan tersebut tidak terlaksana.
KOMPI berpendapat, keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima aspirasi masyarakat dapat mencegah terjadinya eskalasi di lapangan.
Lebih lanjut, mereka juga mempertanyakan kesesuaian proyek tersebut dengan visi pembangunan daerah yang mengusung ekonomi kerakyatan.
Sebagai bentuk sikap, KOMPI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
Menolak proyek PSN budidaya nila.
Mendesak pencabutan kebijakan yang tidak partisipatif.
Menuntut pembukaan ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menghentikan narasi yang menyudutkan rakyat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi masyarakat pesisir,” tutup pernyataan tersebut. (Mutadi)